Offer

Bidang Hukum Korporasi

(Corporate Law)

Menyediakan jasa hukum terkait dengan korporasi (baik perusahaan nasional maupun multi nasional, penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar dipasar modal, group maupun non group perusahaan), dalam melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum, antara lain : memberikan advise hukum dan legal opinion, menyediakan dan mereview draft perjanjian, melakukan legal audit, melakukan negosiasi dalam suatu perjanjian terkait dengan terms & conditions yang berlaku bagi kedua belah pihak, mewakili perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum karena adanya indikasi telah terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan yang dapat merugikan pihak lain. Melakukan tindakan hukum (corporate action) dalam melindungi hak-hak client dan kepentingan perusahaan. Bidang Hukum Korporasi (Corporate Law)

Menyediakan jasa hukum terkait dengan korporasi (baik perusahaan nasional maupun multi nasional, penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar dipasar modal, group maupun non group perusahaan), dalam melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum, antara lain : memberikan advise hukum dan legal opinion, menyediakan dan mereview draft perjanjian, melakukan legal audit, melakukan negosiasi dalam suatu perjanjian terkait dengan terms & conditions yang berlaku bagi kedua belah pihak, mewakili perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum karena adanya indikasi telah terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan yang dapat merugikan pihak lain. Melakukan tindakan hukum (corporate action) dalam melindungi hak-hak client dan kepentingan perusahaan.

Bidang Hukum Pasar Modal

(Capital Market)

Menyediakan jasa hukum bagi klien korporasi dalam membantu perusahaan masuk ke bursa saham sebagai perusahaan yang terbuka (Tbk) dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO – Initial Public Offering) maupun dalam proses penerbitan Surat Hutang (Obligasi) melalui Pasar Modal Indonesia, serta hal-hal yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Tindakan Penting Perusahaan (Corporate Action),

antara lain seperti, Akuisisi Perusahaan (pengambil-alihan perusahaan), Penggabungan, Pemisahan Perusahaan, Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, Private Placement, Legal Due Diligence, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta meliputi permasalahan hukum bursa efek (pasar modal), termasuk mewakili/kuasa Emiten ataupun Pemegang Saham (share holder) atau Pemegang Obligasi (bond holder).

Bidang Hukum Litigasi

(Litigation)

Memberikan jasa hukum kepada client korporasi (Perusahaan/Badan Usaha/Institusi) sebagai Subyek Hukum maupun pribadi anggota Direksi atau Komisaris Perusahaan), baik dalam lingkup Hukum Acara Perdata dalam kapasitasnya sebagai Penggugat atau Tergugat, maupun dalam lingkup Hukum Acara Pidana Publik dalam kapasitasnya sebagai Saksi, Tersangka, Terdakwa pada setiap proses hukum, antara lain meliputi :

  • Pendampingan kepada client korporasi dalam proses hukum publik, mulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan sampai dilimpahkannya proses hukum ke Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), termasuk dalam pendampingan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaaan, maupun pada Badan Otoritas Negara lainnya yang memiliki kewenangan publik, antara lain seperti Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, KPK, Oditur Militer, dan sebagainya.
  • Memberikan advise hukum dan pendapat hukum kepada client korporasi dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa diluar Pengadilan.
  • Bidang Hukum Perselisihan Ketenagakerjaan

    (Labour Law - Sengketa Perburuhan/Karyawan/Pekerja)

    Memberikan jasa hukum kepada client korporasi (Perusahaan/Badan Usaha) sebagai Subyek Hukum yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena memiliki karyawan/pekerja dalam jumlah yang cukup banyak.

    Memberikan advise hukum dan pembelaaan serta membantu perusahaan dalam melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, antara lain :

    • Mendampingi manajemen dalam membentuk Serikat Pekerja Perusahaan ;
    • Membantu menyelesaikan perselisihan antara karyawan/pekerja dengan perusahaan (management) di luar pengadilan ;
    • Memberikan jasa hukum (pembelaan) jika terjadi sengketa di muka Pengadilan ;
    • Memberikan advise hukum dalam membuat Buku Pedoman Perusahaan tentang Kepegawaian (BPP Kepegawaian ;
    • Membantu merumuskan perjanjian kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan/pekerja ;
    • Mewakili perusahaan dalam memberikan penjelasan atau pembelaan kepada Ombudsman Indonesia, Badan Peradilan, Departemen Tenaga Kerja, dan atau Instansi/Badan Pemerintah Indonesia lainnya atau Lembaga Non Pemerintah yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

    Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual

    (Intellectual Property Rights)

    Lingkup permasalahan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI atau Haki) bersifat unik dan tidak sederhana, penyelesaian sengketa keperdataannya ada yang melalui Pengadilan Negeri (antara lain seperti tentang Rahasia Dagang dan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), sedangkan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual lainnya melalui Pengadilan Niaga.

    Demikian pentingnya masalah HKI, maka pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998 bahwa Departemen Kehakiman Republik Indonesia membawahi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang membawahi beberapa Direktorat, salah satunya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI.

    Kami memberikan jasa hukum dalam mewakili perusahaan (sebagai kuasa) dalam menyelesaikan permasalahan hukum sengketa HKI, dan membantu melakukan pengurusan perlindungan Hak Paten, Design Industri, Merek, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Pengetahuan Tradisional, Hak Cipta, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta melakukan tindakan hukum dalam melindungi kepentingan hak-hak client.

    Bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

    (Information and Electronic Transaction)

    Peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, masih tergolong baru dan masih terbuka kemungkinan dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan karena banyaknya aspek hukum terkait dengan transaksi ITE, antara lain aspek hukum perdata dan pidana termasuk hukum acaranya, aspek hukum intellectual and property right, aspek hukum tranksasi keuangan elektronik, penggunaan bukti elektronik, lingkup kejahatan komputer, dan lain sebagainya.

    Namun bukan berarti ITE tanpa kendali, tanpa kontrol, tanpa pengawasan atau tanpa aturan, dalam pelaksanaannya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah melalui Kementerian terkait (Kementerian Komunikasi dan Informasi Menkominfo serta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Lembaga Siber & Sandi Negara serta pihak Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan langkah- langkah represif dan preventif untuk mengatur dan mengawasi serta melakukan tindakan hukum terhadap transaksi ITE.

    Kami siap memberikan advise hukum dan pendampingan baik dalam proses hukum acara perdata maupun pidana, serta melakukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingan hak-hak client akibat transaksi elektronik yang dapat berpotensi merugikan client, antara lain karena transaksi kartu kredit, transaksi pembelian on line, penggunaan ATM, tansfer dana secara on line, cash management on line corporate, penggunaan bukti elektronik, pengamanan data dan informasi elektronik, serta permasalahan hukum ITE lainnya.